DENPASAR, Rabu (11/2/2026) – Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030 resmi dilantik di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali. Pelantikan ini menandai komitmen baru untuk memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang adaptif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Ketua Dekopinwil Bali, I Nyoman Suwirta, menegaskan kepengurusan yang baru akan mengusung pendekatan “co-vendor”, yakni mendorong koperasi tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin koperasi hadir sebagai mitra aktif pemerintah. Ada tiga prioritas utama yang akan kami jalankan, yakni penguatan SDM, kolaborasi dengan pemerintah, dan inovasi usaha,” ujar Suwirta.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci agar koperasi mampu dikelola secara profesional dan berdaya saing. Dekopinwil Bali, kata dia, akan mengintensifkan program pelatihan dan pendidikan yang terarah guna meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi.

“Pengelolaan yang profesional akan membuat koperasi tumbuh sehat dan berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi agenda utama,” jelasnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menyebut komunikasi telah dilakukan dengan Gubernur Bali serta sejumlah kepala daerah agar pengembangan koperasi mendapat dukungan konkret di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Suwirta juga mendorong koperasi di Bali untuk tidak terpaku pada usaha simpan pinjam. Diversifikasi ke sektor riil dinilai penting agar koperasi memiliki basis ekonomi yang lebih kuat. Bidang perdagangan, jasa, pariwisata, hingga usaha ritel modern disebut sebagai peluang yang perlu digarap.

“Koperasi harus berani masuk ke sektor riil, seperti minimarket, restoran, atau usaha pariwisata. Kita harus menjadi tuan di daerah sendiri dan mampu menangkap peluang ekonomi yang ada,” tegasnya.

Dalam mendukung pengembangan tersebut, Dekopinwil Bali berencana memanfaatkan teknologi digital berbasis geo-intelligence guna memetakan potensi dan aset koperasi secara akurat. Data terintegrasi diharapkan mampu membantu perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Ia turut menyoroti pentingnya harmonisasi antar-lembaga ekonomi di tingkat desa, termasuk koperasi, BUMDes, dan lembaga ekonomi desa adat. Menurutnya, kolaborasi akan mencegah tumpang tindih usaha sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, gerakan koperasi di Bali diharapkan semakin solid, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.