GIANYAR — Setelah 33 tahun bekerja dalam birokrasi pemerintahan, Dr. drh. I Ketut Gede Nata Kesuma, SKH, MMA, akhirnya memilih mengabdi untuk desa kelahirannya, Tulikup. Untuk maju dalam Pemilihan Perbekel (Pilkel) Tulikup 2026. Nata Kesuma menyatakan siap menantang petahana setelah mendapat dorongan dari masyarakat.

Keputusan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Sejak pensiun sebagai aparatur sipil negara (ASN) pada 2022, ia mengaku lebih banyak mendengar persoalan dan aspirasi warga.

“Saya mendengarkan keluh kesah masyarakat selama empat tahun terakhir. Awalnya saya hanya menjadi jembatan. Dari aspirasi masyarakat itu kemudian mengerucut kepada figur,” ujar Nata saat ditemui di kediamannya, Rabu (12/8/2026).

Menurut Nata, dorongan paling kuat datang dari Banjar Kajakauh, tempat ia lahir dan dibesarkan. Ia memperkirakan sekitar 90 persen masyarakat di banjar tersebut bersama sejumlah warga dari banjar lain mendorong dirinya ikut dalam kontestasi Pilkel.

Sebelum memutuskan maju, sejumlah tawaran pengabdian di lingkungan desa dan adat sempat diterimanya, termasuk menjadi kelian maupun bendesa adat. Namun, tawaran itu tidak langsung diambil.

Ia memilih tetap aktif melalui sejumlah organisasi sosial, kemanusiaan, kepanduan dan profesi. Di antaranya sebagai anggota Komisi Etik Persatuan Dokter Hewan Indonesia Cabang Bali, Badan Kehormatan Gerakan Pramuka Kwarda Bali serta Sekretaris Jenderal HKTI Provinsi Bali.

Setelah sekitar dua dekade berada dalam kepengurusan HKTI, ia juga baru mengakhiri tugas sebagai Sekjen HKTI Provinsi Bali.

Dorongan masyarakat kemudian membuatnya mengambil keputusan.

Pada 17 Juli 2026, Nata mendeklarasikan diri di hadapan masyarakat Banjar Kajakauh sekaligus mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel Tulikup.

“Saya melihat ini bukan soal ambisi pribadi. Ada aspirasi masyarakat yang harus saya pertimbangkan. Kalau pengalaman saya masih bisa digunakan untuk membantu masyarakat, mengapa tidak?” katanya.

Birokrasi dari Lapangan hingga Provinsi

Nata lahir di Tulikup pada 26 Oktober 1962. Ia merupakan putra pasangan almarhum I Wayan Lemuh dan Ni Nyoman Tiplek.

Kehidupan masa kecilnya di Banjar Kajakauh tidak jauh dari aktivitas peternakan. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tua mengurus ternak.

Pendidikan ditempuh mulai dari SD 1 Tulikup, SMP Negeri 1 Gianyar hingga SMA Negeri 1 Denpasar. Saat bersekolah di Denpasar, kondisi ekonomi keluarga membuatnya harus tinggal menumpang di asrama bersama keluarga seorang anggota TNI.

Setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran hewan, Nata mengawali pengabdian sebagai dokter hewan mandiri di Puskeswan Kintamani sebelum kemudian lolos seleksi CPNS.

Hampir empat tahun bertugas di Kecamatan Susut, Bangli, membuatnya bersentuhan langsung dengan persoalan peternak dan masyarakat di lapangan.

Kariernya kemudian berlanjut di lingkungan pemerintahan. Ia pernah menjadi Kepala Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Bangli, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan, Kepala Sub Dinas Program Dinas Peternakan Provinsi Bali, Kepala Balai Perbibitan Ternak dan Inseminasi Buatan Baturiti hingga Kepala Bidang Perbibitan dan Penyebaran Ternak.

Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan Provinsi Bali sekaligus Kepala Otoritas Veteriner Provinsi Bali.bJabatan tersebut dijalankannya hingga memasuki masa purna tugas pada 2022.

Berhadapan dengan Persoalan di Lapangan

Pengalaman Nata selama menjadi birokrat tidak seluruhnya berlangsung di ruang kantor.

Saat erupsi Gunung Agung 2017, misalnya, ia ditunjuk Kementerian Pertanian sebagai Ketua Satgas Penanganan Ternak Erupsi Gunung Agung.

Selama hampir delapan bulan, ia berkantor di Posko Penanggulangan Bencana Tanah Ampo, Desa Ulakan, Karangasem.

Persoalan yang dihadapi ketika itu bukan hanya menyangkut evakuasi manusia. Ribuan ternak masyarakat juga harus diselamatkan, mulai dari penyediaan pakan hingga pelayanan kesehatan hewan.

Peternak juga harus mendapat pendampingan agar tidak menjual ternaknya dengan harga murah akibat situasi darurat.

Selain penanganan erupsi, Nata pernah terlibat dalam penanganan penyakit hewan menular strategis seperti rabies, flu burung dan African Swine Fever (ASF). Ia juga terlibat dalam upaya pencegahan pemotongan sapi betina produktif.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang kini ia bawa ketika menawarkan diri memimpin pemerintahan Desa Tulikup.

Ia turut terlibat dalam penyusunan sejumlah kebijakan bidang kesehatan hewan dan peternakan, termasuk Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Atas pengabdiannya, Nata menerima Satyalancana Karya Satya X Tahun dan XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Ia juga tercatat memperoleh hak cipta/paten berkaitan dengan manajemen reproduksi sapi Bali dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Bali saat itu, Sang Made Mahendra Jaya, pada 2024.

Namanya juga tercatat dalam perjalanan perjuangan pengakuan Anjing Kintamani Bali sebagai trah asli Indonesia hingga mendapat pengakuan Federasi Kinologi Internasional (FCI) pada 2019.

Pengalaman Birokrasi Ingin Dibawa ke Desa

Masuk ke arena Pilkel membuat pengalaman panjang tersebut kini harus berhadapan dengan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan warga.

Nata menyadari pengalaman birokrasi tidak otomatis membuat sebuah desa berubah. Menurutnya, pengalaman baru memiliki arti jika mampu diterjemahkan menjadi pelayanan dan program yang dirasakan masyarakat.

Salah satu perhatian yang disampaikannya adalah penataan lingkungan.

Ia melihat Tulikup terus berkembang. Aktivitas ekonomi dan jasa meningkat, pemukiman bertambah, sementara posisi desa yang berbatasan dengan Kabupaten Klungkung turut menghadirkan tantangan baru.

Karena itu, ia menaruh perhatian pada penataan gang, jalan lingkungan, batas wilayah, telajakan hingga ruang publik. “Wajah desa mencerminkan karakter masyarakat desa. Saya ingin suasananya lebih hijau, cantik dan indah,” ujarnya.

Namun, pembangunan yang ia tawarkan tidak hanya berkaitan dengan fisik desa.

Digitalisasi hingga Pengaduan Warga

Nata juga membawa gagasan mengenai pemerintahan desa berbasis digital.

Menurut dia, masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai program, kebijakan dan perkembangan pembangunan desa melalui telepon seluler.

Keterbukaan tersebut, kata dia, juga harus bisa dirasakan warga Tulikup yang tinggal di luar desa.

Selain informasi pemerintahan, ia ingin menyediakan ruang pengaduan masyarakat yang lebih mudah diakses.

“Orang yang tinggal di luar desa juga harus bisa melihat bagaimana tata kelola desa. Transparansi itu penting. Layanan pengaduan juga harus mudah,” katanya.

Bagi Nata, teknologi bukan sekadar simbol modernisasi, tetapi alat untuk membuat hubungan pemerintah desa dengan masyarakat menjadi lebih dekat.

Tidak Hanya Membangun Jalan dan Gedung

Nata juga menilai pembangunan desa tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik.

Jalan, gedung dan lingkungan yang tertata tetap dibutuhkan. Namun, menurut dia, kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus tidak boleh tertinggal.

Ia menyebut lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta anak yatim dari keluarga kurang mampu sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu konsep yang ditawarkan adalah home care, yakni pelayanan dengan mendatangi warga secara langsung.

Menurutnya, kebutuhan warga tidak selalu berbentuk bantuan materi. Sebagian justru membutuhkan pendampingan dan perhatian.

“Jangan hanya datang memberikan uang. Ada orang tua yang membutuhkan perhatian karena merasa kesepian. Itu juga harus kita perhatikan,” ujarnya.

Konsep tersebut nantinya dapat melibatkan komunitas Tulikup Berbagi Kasih, tenaga kesehatan masyarakat dan konselor.

Desa Dinas dan Adat

Hubungan antara Desa Dinas dan Desa Adat juga menjadi perhatian Nata.

Ia menilai keduanya perlu berjalan beriringan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri maupun tumpang tindih.

Menurutnya, perkembangan desa harus tetap disertai upaya menjaga adat dan budaya Bali.

“Bagaimana adat dan budaya tetap lestari, tetapi kita juga tidak tertinggal menghadapi situasi global. Pemerintah desa, baik dinas maupun adat, harus menjadi benteng pertahanan adat dan budaya,” katanya.

Membawa JAS: Jemet, Anteng, Seken

Dalam pencalonannya, Nata membawa tagline JAS, yang merupakan singkatan dari Jemet, Anteng dan Seken.

Jemet dimaknai sebagai pekerja keras. Anteng bukan berarti diam, tetapi kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi persoalan dan mengambil keputusan. Sedangkan Seken dimaknai sebagai kesungguhan dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab.

“Saya tidak suka diam. Kalau ada persoalan, harus dicari jalan keluarnya. Pengalaman 33 tahun di birokrasi tentu menjadi bekal, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengalaman itu bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.

Hanya Ingin Satu Periode

Salah satu komitmen yang disampaikan Nata adalah keinginannya hanya menjabat satu periode.

Ia menyebut delapan tahun cukup untuk menata pemerintahan, membangun fondasi pembangunan dan menyiapkan generasi yang dapat melanjutkan kepemimpinan desa.

“Delapan tahun itu cukup untuk menata, membangun pondasi dan membentuk kader generasi yang nantinya bisa melanjutkan. Tujuan saya sederhana, bagaimana semakin banyak yang bisa saya bantu,” ujarnya.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi ukuran yang harus dibuktikan apabila nantinya mendapat kepercayaan masyarakat.

Sebab, keberhasilan seorang perbekel bukan hanya dilihat dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari sistem dan perubahan yang mampu ditinggalkan setelah masa kepemimpinannya berakhir.

Kini, pengalaman 33 tahun Nata di pemerintahan akan diuji di kampung halamannya sendiri.

Ia pulang ke Tulikup dengan pengalaman yang diperoleh dari berbagai tingkatan birokrasi, mulai dari persoalan peternakan di lapangan hingga kebijakan di tingkat Provinsi Bali.

Namun di desa, pengalaman tersebut akan berhadapan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Kalau dulu saya mengabdi di pemerintahan untuk masyarakat secara luas, sekarang saya ingin mengabdikan pengalaman itu untuk kampung halaman sendiri. Saya ingin membangun Tulikup menuju lebih baik, maju, harmoni, jaya dan sejahtera,” tandasnya.

Pilkel Tulikup 2026 pada akhirnya akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai berbagai tawaran kepemimpinan yang muncul, termasuk gagasan dan rekam jejak Nata Kesuma.

Bagi Nata, pencalonan ini bukan sekadar upaya mendapatkan kursi perbekel. Ia ingin membawa pengalaman yang diperoleh selama puluhan tahun ke dalam tata kelola pemerintahan desa dan membuktikan apakah pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi perubahan yang dirasakan langsung masyarakat Tulikup.